Saat ini, satu dari enam orang di dunia sulit mendapatkan akses air bersih. Perserikatan Bangsa-Bangsa memprediksi pada 2025, separuh dari negara negara di dunia akan menghadapi kekurangan air.
090417_water_taskforce_coverLaporan Asia Society, sebuah lembaga wadah pemikir yang berbasis di Washington mengatakan bahwa Asia tampaknya akan menghadapi konflik serius dalam suplai air bersih pada masa depan sejalan dengan percepatan pertambahan jumlah penduduk dan perubahan iklim yang mengancam akses mendapatkan sumber daya paling mendasar, air bersih.
Masalah air bersih di Asia saat ini sudah cukup memprihatinkan. 20 persen warga di Asia atau sekitar 700 juta orang tidak memiliki akses pada air yang aman untuk diminum. Separuh dari populasi di Asia, masih sulit mendapatkan sanitasi.
Walaupun separuh populasi dunia terdapat di Asia, mereka hanya mendapatkan sedikit air bersih dibandingkan mereka yang tinggal di benua lain. Jumlah populasi di Asia diduga akan mengalami kenaikan sekitar 500 juta orang pada sepuluh tahun mendatang.
Laporan yang dirilis Asia Society hari Jumat (17/04) berjudul “Tantangan Asia mendatang: Mengamankan Masa depan Air“. Laporan ini juga juga menjabarkan potensi perselisihan sengketa sumber air antara negara bertetangga yang bermusuhan seperti India dan Pakistan. Juga masalah kompleks sumber air antar beberapa negara seperti aliran sungai Mekong yang melewati Myannmar, Laos, Thailand, Kamboja dan Vietnam. Konflik antar negara yang berlarut-larut, masalah demografi dan kelangkaan air dapat menjadi masalah yang tak terduga pada dekade mendatang.
Para petani di Cina mengalami masalah air sebagai akibat dari polusi industri dan penyakit yang timbul dari mata air. Di Indonesia, masalah air lebih banyak disebabkan oleh fasilitas pembuangan air limbah yang tidak selayaknya.
Menurut para penelilti Asia Society, potensi konflik dapat muncul sebagai dampak langsung dan tidak langsung dari meningkatnya kelangkaan suplai air bersih. Hal ini tidak boleh dipandang remeh, apalagi ditambah dengan meningkatnya masalah perubahan iklim.
Bagian akhir laporan ini memuat sepuluh rekomendasi pada pemerintah negara-negara di Asia untuk memperhatikan masa depan sumber daya air. Kerja sama regional yang lebih luas antar negara merupakan hal pertama yang harus dibangun, termasuk perhatian terhadap kebijakan pola manajemen air sebagai tanggung jawab lingkungan, keamanan dan diplomatik. Selain itu, pemerintah juga harus melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil dan perusahaan swasta dalam pengelolaan sumber air.
Perlu juga dicari model penengahan konflik yang berhubungan dengan sengketa air. Hal lain yang mendesak adalah investasi pada sektor publik dan swasta demi infrastruktur yang lebih baik dan manajemen air yang lebih efisien.
